Liputan6.com, Jakarta - Indonesia berhasil mengundangkan KUHP baru, menggantikan KUHP lama peninggalan pemerintah kolonial Belanda, 2 Januari lalu. Dengan keberhasilan ini, menurut Guru Besar Hukum Pidana UI Prof Dr Harkristuti Harkrisnowo SH MA, Indonesia segera memasuki era hukum pidana yang lebih sesuai dengan kepribadian dan jati diri Bangsa.
Penggolongan Hukum di Indonesia. 1. Hukum Menurut Bentuknya 2. Hukum Menurut Tempat Berlakunya 3. Hukum Menurut Waktu Berlakunya 4. Hukum Menurut Isinya 5. Hukum Menurut Wujudnya 6. Hukum Menurut Sifatnya 7. Hukum Menurut Sumbernya. a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kwalitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah : Rechtdelicten Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh Menurut pasal ini berlakunya undang-undang hukum pidana di titik beratkan pada tempat berbuatan diwilayah Negara Indonesia dan tidak disyaratkan bahwa di pembuat harus berada di dalam wilayah, tetepi cukup dengan bersalah dengan melakukan perbutan pidana yang “terjadi” didalam wilayah Negara Indonesia. Di Indonesia banyak sekali hukum, sehingga sampai banyaknya sulit buat bedain pembagian hukum-hukum tersebut. Jadi perlu nguraiin & jelasin berbagai Pembagian Hukum tersebut. Pembidangan hukum di Indonesia dibagi menurut bentuk, sifat, isi, sumber, wujud, tempat berlakunya, waktu berlakunya cara pertahanin & cara pembentukannya. 1. Setiap akan dilakukannya suatu penyidikan, langkah awal dari penyidikan tersebut adalah penyidik harus mengecek apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan penanganan tempat kejadian perkara, sehingga dapat dikatakan setiap tindak pidana dapat dilakukan penanganan tempat kejadian perkara, namun ada juga tindak pidana yang tidak memerlukan penanganan tempat kejadian sumber hukum pidana dan sejarahnya, berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat, tindak pidana, perbuatan bersifat melawan hukum dan kausalitas, pertanggung jawaban pidana danpidana dan pemidanaan. Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang penting, sehingga secara teoritis melalui mata kuliah ini, mahasiswa memperoleh DELIK-DELIK KUHP Batas-batas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundang-undangan (Pasal 1 - Pasal 9) Disusun oleh : Nama : Novia Akmanellya NIM : 17600143 No absen : 43 JURUSAN HUKUM FAKULTAS HUKUM 1 UNIVERSITAS PERSADA BUNDA KATA PENGANTAR Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan GEpIi.
  • 1lgbwkvxe4.pages.dev/84
  • 1lgbwkvxe4.pages.dev/43
  • 1lgbwkvxe4.pages.dev/265
  • 1lgbwkvxe4.pages.dev/42
  • 1lgbwkvxe4.pages.dev/262
  • 1lgbwkvxe4.pages.dev/61
  • 1lgbwkvxe4.pages.dev/276
  • 1lgbwkvxe4.pages.dev/256

    • berlakunya hukum pidana menurut tempat